Menjadikan Labuhanbatu sejahtera 2020, mungkin bukan isapan jempol. Pasalnya, selain “gudang”nya perkebunan sawit, Labuhanbatu juga bakal menuju sentra peternakan sapi/lembu di Sumatera Utara paling tidak di kabupaten itu. Dan saat ini sudah ada 1.200 ekor lembu yang dikelola oleh kelompok tani di daerah itu di luar dari peternakan yang ada selama ini.

Setidaknya itulah yang diungkapkan Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto SP mengawali perbincangannya saat MedanBisnis, diundang berkunjung ke kabupaten tersebut, pekan lalu.
Di rumah dinasnya, dengan ramah Sudarwanto menceritakan panjang lebar kegiatan yang telah dilakukannya. Di antaranya adalah mengembangkan sub-sektor peternakan khususnya ternak lembu. Karena menurut pria kelahiran Berastagi (Karo), 13 Maret 1959 ini, Labuhanbatu memiliki potensi yang luar biasa terutama dari sumber daya alam (SDA).
Di Labuhanbatu, kata dia, ada sekitar 400.000 hektar lahan perkebunan baik sawit maupun karet. Yang berarti, seluas itu juga pakan ternak alami (rumput) yang tersedia. Nah, bila konsentrasi lembu satu hektar untuk satu ekor lembu, itu berarti Labuhanbatu harusnya memiliki 400.000 ekor lembu. Namun, kenyataannya, populasi lembu yang ada hanya 5% atau 20.000 ekor saja.
Sementara dalam satu hari kebutuhan daging lembu (lembu yang dipotong) mencapai 21 ekor. Berarti dalam satu tahun ada 7.665 lembu yang dipotong. Dengan populasi lembu yang ada sekarang, maka 20.000 ekor lembu itu hanya bisa bertahan untuk 2,6 tahun bila tidak dikembangkan. Untuk selanjutnya Labuhanbatu akan kekurangan lembu. “Populasi lembu itu juga masih dipasok dari luar daerah seperti Lampung,” ucapnya.
Berawal dari situlah, lanjut suami dari Sabariah ini, ia kepikiran untuk memberdayakan potensi yang ada, khususnya dari pakan ternak. “Caranya, dengan merangsang mereka-mereka yang punya duit untuk membeli lembu. Saya mencoba mempengaruhi mereka untuk mengalihkan usahanya dengan membeli lembu. Yang tadinya mau dibelikan sawit, saya suruh mereka beternak lembu,” kenang Sudarwanto.
Tentu saja usaha yang dilakukannya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk lebih meyakinkan, calon-calon pengusaha ternak, ia pun harus membuat model terlebih dahulu. “Dengan uang sendiri saya membeli beberapa ekor lembu kemudian saya titipkan dengan masyarakat setempat, tentunya dengan cara bagi hasil. Jadi, saya pemodalnya dan masyarakatlah yang memeliharanya,” jelasnya.
Ternyata sosialisasi yang dilakukan bapak satu putra dan satu putri ini lewat obrolan di warung kopi atau di tiap ada kesempatan tidak sia-sia. Banyak bapak-bapak pejabat yang ada di Kabupaten itu tertarik dengan usaha yang dilakukan Sudarwanto, mulai dari Bupati, Sekda, kepala dinas, camat, luarh atau kepala desa.
“Dan, mulailah mereka membeli lembu-lembu tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dari kemampuan mereka. Tetapi, saat ini, total lembu yang dipelihara masyarakat mencapai 1.200 ekor. Jumlahnya mungkin sudah bertambah, karena banyak induk lembu yang telah melahirkan,” ucap Sudarwanto yang memiliki 11 ekor lembu tersebut.
Jumlah lembu itu menurut Sudarwanto di tempatkan di tujuh lokasi yang berbeda dengan jumlah yang berbeda, di antaranya adalah di Desa Perkebunan Pernantian Kebun Smart Estate. Di sana ada 456 ekor yang dikelola sekitar 80 orang yang diketuai Untung Prayetno sebagai Ketua Kelompok Tani Kusuma Andini. Nantinya, kata Sudarwanto, ke tujuh lokasi peternakan itu akan dijadikan sentra peternakan khususnya ternak lembu.
Jadi, lanjutnya, dana yang digunakan untuk lembu itu bukanlah menggunakan dana APBD Labuhanbatu ataupun investor asing melainkan murni dari uang pribadi para pejabat setempat.
Kerja Sama dengan Perkebunan
Kegiatan yang dimulai tahun 2006 lalu ini ternyata tidak hanya disambut kalangan pejabat di daerah itu. Lewat pendekatan pribadi, sejumlah perkebunanpun menurut Sudarwanto menawarkan areal perkebunannya sebagai sumber pakan bagi lembu-lembu tersebut. “Seperti di Desa Perkebunan Pernantian Kebun Smart Estate, mereka memberikan satu hektar lahan kosong untuk pembuatan kandang dan seluas dua afdeling sebagai tempat pengangonan lembu-lembu tersebut,” akunya.
Selain itu ada juga di perkebunan milik PT Binanga Karya dan PTPN 4 yang ada di Labuhanbatu. “Jadi, dari segi cost produksi sangat membantu. Pakan yang diberikan murni rumput alami yang ada di areal kebun. Pagi di angon, sore masuk kandang. Begitulah setiap harinya,” ucap mantan anggota DPRD Labuhanbatu periode 1999 – 2004 ini sambil tersenyum.
Dan, untuk menggenjot populasi lembu di Labuhanbatu, Sudarwanto juga menyarankan kepada pemilik lembu agar tidak menjualnya untuk dipotong. “Boleh dijual, bila untuk dipelihara lagi oleh si pembeli. Dengan begitu, pertumbuhan ternak lembu akan cepat meningkat. Kalau, untuk memenuhi kebutuhan lokal, untuk sementara ini biarlah tetap di pasok dari luar,” jelasnya.

Yang diinginkan rakyat itu sebenarnya adalah sentuhan. Masyarakat itu tidak butuh uang dari seorang pejabat yang mengunjungi mereka. Yang dibutuhkan adalah pejabat mau melihat apa kebutuhan mereka dan didengar apa yang mereka sampaikan, serta perjuangkanlah apa yang mereka minta.

Berikut adalah Hasil Wawancara dengan H. Sudarwanto di Harian Global beberapa waktu yang lalu :

Kenapa Anda tinggalkan dunia pendidikan (guru) dan beralih ke politik?
Sebenarnya begini, skala nasional maupun daerah, perbandingan orang besar dan orang kecil itu kan sama saja. Saya melihat di daerah itu lebih banyak orang kecilnya daripada orang besar. Filosofinya, bagaimana kita bisa mengubah orang kecil itu menjadi orang besar. Yang mau kita ubah itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi orang kecil, siapa pun dia.

Jadi bukan sekadar untuk kepentingan diri pribadi?
Tidak. Proses perubahan ini kan harus kita mulai dari orang banyak dulu. Kita beri suatu keikhlasan kepada orang lain, maka suatu saat orang itu akan memberikan keikhlasannya kepada kita. Kata singkatnya, kalau kita menyenangkan orang lain, suatu saat orang lain pun akan menyenangkan kita.

Dengan cara bagaimana Anda mewujudkan keikhlasan kepada orang lain?
Itu tadi, dengan melakukan sentuhan-sentuhan dan memupuk kebersamaan. Pembangunan apapun yang ingin kita wujudkan, harus dilakukan melalui kebersamaan. Tentu saja dengan satu niat, yaitu keikhlasan. Jangan kita mengerjakan sesuatu karena di sana ada pamrih.

Lakukanlah sesuatu karena keikhlasan dan keikhlasan itulah suatu waktu akan kembali kepada kita. Pamrihnya harus ikhlas. Bukan pamrih dalam bentuk “hari ini kita beri lima, besok akan kembali lima juga”. Hari ini saya ikhlas, maka besok akan saya terima keikhlasan yang nilainya bisa tidak terhingga. Bisa saja keikhlasan itu kembali dalam bentuk kecil, bisa juga dalam bentuk besar.

Untuk mewujudkan ini, tentu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, butuh sejumlah teman?
Benar. Saya ingat ucapan Soekarno ketika ia ditanya temannya bagaimana bisa membangun negara dalam kondisi memprihatinkan. Jawaban Soekarno ketika itu: “Beri saya lima pemuda, saya akan mampu membangun bangsa dan negara ini.” Bagi saya, lima pemuda ini kan sebuah falsafah. Saya juga seperti itu, saya kumpulkan sejumlah teman yang bisa sejalan dengan saya.

Ketika Anda memutuskan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat, bagaimana istri Anda menyikapi hal ini?
Kebetulan saya dan istri memiliki sikap dan sifat yang sama. Tidak ada masalah dan kami tetap sejalan. Kalau kami ada uang Rp 10, jika itu memang diperlukan untuk kepentingan orang banyak, kami akan memberikannya.

Kembali ke pertanyaan semula, bagaimana proses peralihan dari guru ke dunia politik?
Sebenarnya kegiatan mendidik (guru) berbarengan dengan kegiatan politik saya. Jadi, saya tidak menjalani proses perubahan seketika dari dunia pendidikan ke politik. Ketika mahasiswa pun saya sudah aktif di politik sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Akademi Perindustrian Yogyakarta. Kalau saya katakan saya guru, bukan berarti saya hanya melakukan aktivitas sebagai guru. Saat saya menjadi guru swasta tahun 1985, pada tahun itu juga saya menjadi Ketua KNPI Labuhanbatu.

Tahun berapa berhenti sebagai guru?
Tahun 1999 setelah saya menjadi anggota dewan. Tahun 2004 saya terpilih kembali. Kemudian tahun 2005 saya tinggalkan legislatif setelah terpilih sebagai Wakil Bupati Labuhanbatu periode 2005-2010.

Apa perbedaan yang dirasakan saat menjadi guru, kemudian menjadi anggota legislatif dan selanjutnya menjadi orang nomor dua di Kabupaten Labuhanbatu?
Banyak sekali. Kalau saat guru, kita hanya bisa menerima instruksi. Misalnya cara mengajar dan bahan pelajaran sudah ditentukan, serta fasilitas yang diberikan pemerintah sudah dibatasi. Tapi, ketika saya di legislatif dan sudah menjadi Wakil Bupati, kami bisa memberikan fasilitas yang lebih, sesuai dengan pemikiran saya saat menjadi guru.
(Ia mencontohkan, saat menjadi guru, ada namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran, misalnya pelajaran fisika. Semua guru fisika dikumpulkan di Rantauprapat, untuk membicarakan bagaimana cara menyampaikan pelajaran fisika yang baik kepada siswa.

Untuk ini kan perlu adanya pertemuan yang intensif yang difasilitasi oleh pemerintah. “Ketika menjadi guru, fasilitasi ini kan tidak bisa didapatkan. Tapi, ketika saya sudah di legislatif dan sebagai eksekutif, saya tinggal ngomong, berikan fasilitas,” kata Sudarwanto, suami dari Hj Sabariah dan ayah dari Rizky kuliah di Fakultas Hukum USU Medan, serta Retno mahasiswi Fakultas Kedokteran USU.)

Pemberian fasilitas ini benar-benar bisa Anda wujudkan? Bisa Anda beri contoh?
Ya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini sudah ada di mana-mana dan mendapat fasilitas yang terakomodir dalam APBD Labuhanbatu. Jadi, tanyakan sendiri bagaimana untungnya guru. Sekarang ini, guru apa pun dia, mereka mendapat dana insentif Rp 100.000 setiap bulannya. Kemudian, kita sudah bisa menyeragamkan program guru sebagai pendidik. Hari-hari saya selalu saya luangkan untuk para guru. Saya selalu bersilaturahmi kepada semua guru.

Saya selalu memotivasi para siswa, di mana pun tempat belajar itu sama. Kurikulum, buku yang dipakai dan seorang guru yang sarjana, semuanya sama. Yang membuat perbedaan hanyalah keinginan belajar. Di Jakarta pun bersekolah, kalau tidak ada keinginan untuk belajar, sama saja.

Menurut Anda, apa sebenarnya yang diinginkan rakyat dari para legislatif, eksekutif maupun judikatif?
Yang diinginkan rakyat itu, sebenarnya adalah sentuhan. Masyarakat itu tidak butuh uang dari seorang pejabat yang mengunjungi mereka. Yang dibutuhkan adalah pejabat mau melihat apa kebutuhan mereka dan mendengar apa yang mereka sampaikan, serta perjuangkanlah apa yang mereka minta. Sejauh itu masih bisa saya perjuangkan, kenapa tidak saya lakukan. Alhamdulillah, walau belum 100 persen, saya sudah berikan perhatian dan layanan kepada masyarakat.

Selama ini kan ada imej bahwa politik itu kejam dan sering main kayu?
Tidak juga, tergantung orang yang melakukannya. Mau kejam juga bisa, mau dibawa manis juga bisa. Namun bagi saya, bagaimana politik itu bisa membangun masyarakat. Saya selalu beranggapan bahwa politik itu sebagai media, bukan tujuan. Benar bahwa politik itu identik dengan kekuasaan, tapi saya berpandangan bahwa kekuasaan harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan dijadikan kekuasaan menjadi sesuatu yang sifatnya negatif.

Kalau Anda dalam berpolitik selalu mengandalkan apa yang disebut sentuhan, lantas sentuhan yang bagaimana Anda lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga?
Saya termasuk kasihan dengan diri saya sendiri. Saya lebih banyak dekat dengan masyarakat daripada dengan keluarga sendiri. Anak saya hanya dua, dan kedua-duanya sudah kuliah di Medan. Yang tinggal hanya saya dan istri. Namun, saya merasa bersyukur, walaupun secara kuantitas pertemuan saya dengan anak-anak tidak terpenuhi, tapi anak-anak masih dapat menunjukkan kepatuhannya kepada orangtua. Saya selalu membangun hubungan harmonis dengan keluarga. Bagi saya, keluarga itu sangat penting.

Menjadi Wakil Bupati Labuhanbatu, apakah memang impian Anda?
Dibilang impian, sebenarnya tidak. Semuanya saya dapat karena titian karier. Kalaupun besok saya jadi bupati atau gubernur, itu bukan karena impian, tapi karena karier saya memang meningkat. Artinya apa? Kalau sebuah impian jika tidak tercapai akan memberi dampak pada diri sendiri, misalnya frustrasi. Jadi, bagi saya jabatan bukanlah suatu harapan.

(Saat disibuki dalam aktivitas politik, Sudarwanto tidak lupa mempersiapkan beberapa hektar lahan pertanian sebagai media penyeimbangan jika suatu saat kelak dirinya tidak lagi dapat berperan di kancah perpolitikan. “Saya sudah persiapkan beberapa hektar lahan pertanian. Seandainya pensiun nanti, saya bisa menjadi petani,” kata Sudarwanto yang tidak pernah terpikir untuk mempersiapkan diri sebagai Bupati Labuhanbatu pada periode 2010 mendatang. Ia kini menduduki jabatan Ketua Kahmi Labuhanbatu 2004-2009, Wakil Ketua Golkar Labuhanbatu 2004-2009 dan Ketua FKPPI Labuhanbatu 2006-2011.)

Apa kiat Anda dapat membuat perasaan demikian “plong”?
Rahasianya, segala sesuatu itu harus kita nikmati, jangan dirasakan. Misalnya, daun pepaya pahit dan gula manis. Maksudnya, apapun yang kita makan jika dinikmati, akan enak semuanya. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, jangan pernah kita elakkan. Kalau kita mengelakkannya, besok masalah itu akan datang lagi. Jadi, dihadapi walau sepahit apapun yang akan terjadi.

Apa yang ingin dicapai ke depan?
Ada dua hal yang ingin saya wujudkan pada masa mendatang, yaitu program pendidikan dan pertanian. Saat ini, saya sedang merintis apa yang saya sebut P4S (Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian Swadaya). Saya punya areal empat hektar, di sana ada segala jenis tanaman dan peternakan. Kalau petani datang belajar, juga saya siapkan pondokan. Jadi, P4S ini kelak akan menjadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi para petani di Labuhanbatu. Petani datang, pulang akan membawa ilmu.

syamsulthumbnail.jpgCAGUBSU H Syamsul Arifin, SE menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, yang menginginkan adanya pemekaran daerah penghasil sawit tersebut.“Pemekaran tersebut merupakan murni keinginan masyarakat. Jadi, hal ini patut didukung, apalagi pemekaran tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat”,ujarnya, kemarin.

Syamsul menambahkan, jika persyaratan-persyaratan untuk pemekaran sudah terpenuhi, mengapa harus dihempang? “Tidak ada alas an untuk menghempang, jika memang seluruh persyaratan sudah terpenuhi”,ujarnya.

Ketua Panitia Pemekaran Labuhanbatu Syahruddin Ritonga juga mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa lagi menghalangi aspirasi masyarakat. Sebab, keinginan pemekaran itu murni dari masyarakat.

“DPRD Labuhanbatu sendiri telah menyetujuinya melalui rapat paripurna yang digelar pada 3 Oktober 2005 lalu. Jadi, apabila pemerintah pusat membatalkannya, berarti mereka tidak mendengarkan aspirasi daerah,”cetusnya.

Kian dekatnya terwujud pemekaran Labuhanbatu,juga diungkapkan Ketua KPU Labuhanbatu Suhari Pane. Dia menyebutkan, pihak KPU pusat telah mengalokasikan anggaran untuk lima kabupaten baru di Sumut dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2008.

“Dalam RKA KPU pusat telah dianggarkan untuk lima kabupaten baru, termasuk untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Itu berarti,pemekaran Labuhanbatu tidak akan lama lagi,”ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, sesuai aturan yang berlaku setelah Ampres ditandatangani PresidenRI, Mendagri akan duduk bersama DPR untuk membahas Undang-Undang tentang Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Roni Harahap tetap berkeyakinan proses pemekaran Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan akan terwujud tahun ini.

Penegasan Abdul Roni Harahap disampaikannya terkait hasil rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (25/1) di Istana Negara Jakarta.

Salah satu hasil rapat itu, kedua lembaga tinggi negara tersebut menyepakati pemekaran akan ditunda hingga batas waktu belum ditentukan. “Saya kira tak mungkin ditunda-tunda lagi. Sebab, Presiden SBY sendiri sudah menandatangani Amanat Presiden (Ampres) terkait pemekaran Labuhanbatu itu dengan Ampres bernomor R.68/Pres/12/2007 tertanggal 10 Desember 2007,” ungkap Abdul Roni.

Ditandatanganinya Ampres tersebut, tambahnya, berarti pemekaran Labuhanbatu pada dasarnya telah mendapat restu dari DPR dan pemerintah pusat. “Jadi, kita tinggal menunggu pemekaran itu disahkan dalam undang-undang. Segala prosedur dan persyaratan telah terpenuhi,” tegas politikus dari PPP ini.

Roni juga menegaskan, pemekaran yang bakal ditunda itu tidak termasuk pemekaran Labuhanbatu bersama 11 kabupaten lainnya di Indonesia yang telah disetujui DPR. Sebab,persetujuan pemekaran Labuhanbatu itu sudah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan telah mendapat persetujuan sejak September 2007 lalu.

“Kebijakan pemerintah itu tentunya tidak akan berlaku surut. Kemungkinan akan diberlakukan kepada daerah yang hendak memekarkan diri setelah September itu. Kalau pemekaran Labuhanbatu sudah tidak ada masalah lagi. Semua sudah setuju, mulai dari legislatif hingga pemerintah. Lagi pula, sudah disetujui DPR, berarti kita tidak akan termasuk dengan yang ditunda itu,” jelas Roni, yang juga Ketua PD Al-Wasliyah Labuhanbatu ini.

Harapan yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Sudarwanto. Dia menjelaskan, secara administratif pemekaran Labuhanbatu sudah tidak ada masalah lagi.

Pemerintah kabupaten induk juga telah mendukung dan siap memberikan bantuan kepada dua kabupaten baru itu selama setahun. “Memang, sebelumnya sempat terkendala karena ketiadaan surat rekomendasi dari Mendagri.Namun,DPR telah menggunakan hak inisiatifnya. Hasil pembahasan RUU oleh Baleg DPR itu juga telah disetujui Presiden SBY melalui Ampres,”ujarnya. (andi nst/jansen)

RATUSAN petani dari Desa Asam Jawa dan Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Labuhanbatu berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis(24/1).

Massa yang tergabung dalam Kelompok Tani Mentari (KTM) itu menggelar orasi bebasnya dengan menyatakan sikap, serta menggelar alat peraga.

Massa dalam pernyataannya menuding Negara dan Pemkab Labuhanbatu harus bertanggungjawab atas nasib rakyatnya. Hal itu sekaitan dilakukannya eksekusi dan penggusuran lahan dan perumahan mereka di dua desa tersebut.

Massa juga mengancam, Pemkab dan aparat terkait lainnya untuk tidak mencoba menghindar atau cuci tangan dan buang badan dalam permasalahan yang menggeluti kehidupan mereka.

Setelah melakukan mimbar bebas, sepuluh orang delegasi massa diterima pihak Pemkab Labuhanbatu. Tampa dari pihak Pemkab, dipimpin H Sudarwanto Wakil bupati Labuhanbatu dan Karlos Siahaan Asisten I Tata Praja yang juga Plt Sekdakab Labuhanbatu, serta H Pontas Harahap Asisten II Setdakab Labuhanbatu. Selain itu, tampak pula Moestofa, Ketua PN Rantauprapat.

Dalam hearing dan rapat singkat di ruang rapat Bupati itu, amatan wartawan, pertemuan terbuka itu hanya membahas kesiapan pihak Pemkab dan Muspida Labuhanbatu dalam mengakomodir permasalahan yang sedang dialami warga di dua desa itu.

Diketahui, sengketa agraris itu bermula dengan pihak PT Milano. Setelah melalui proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat, berlanjut pada tingkat banding di PT Sumut dan kasasi di MA. Akhirnya, masyarakat setempat di putuskan untuk segera di lakukan penggusuran.

Pelaksanaan eksekusi lahan sengketa antara PT Milano dengan Kelompok Tani Mentari Desa Asam Jawa kecamatan Torgamba Kabupaten, Kamis (22/11) lalu itu, akhirnya berbuntut panjang.

Sekitar 200-an warga di sana, berunjuk rasa ke kantor Bupati Labuhanbatu. mengantisipasi hal-hal yang tidak diingini. Pihak Mapolres Labuhanbatu mengerahkan personil, untuk melakukan pengawalan ketat, ditambah personil bantuan Pihak Satpol PP.

Dikabarkan pula, warga melalui ketuanya Suwardi menuntut agar dilakukan pengukuran ulang lahan. “Kami siap untuk angkat kaki apabila dalam pengukuran ulang ternyata lahan yang disengketakan merupakan HGU PT. Milano,” ujar Suwandi.

Lahan yang disengketakan seluas ± 497 ha, di Dusun Sukajadi Desa Pangarungan sejumlah 259,65 Ha, sedangkan di Dusun Selamat Desa Asam Jawa sejumlah 237,94 Ha yang didiami penduduk dengan jumlah sekitar ± 600 KK.

Pihak Pemkab Labuhanbatu yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto menerima 10 orang perwakilan dari pengunjukrasa.

Usai melakukan pertemuan dengan pihak delegasi masyarakat, H Sudarwanto, menjawab wartawan tentang tuntutan warga untuk melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi dan dilakukannya kembali pengukuran ulang lahan yang disengketakan, Sudarwanto mengatakan, pihaknya akan mengakomodir tuntutan warga, yang final keputusannya setelah adanyahasil pembahsan di tingkat musyawarah Muspida setempat.

“Kita mesti menganalisa persoalan. Dan, mengkonsultasikannya dengan pihak terkait lainnya. Sebab, hal itu telah memasuki ranah hukum. Dan, penyelesaiannya mesti hati-hati. Karena, pelaksanaan eksekusi lahan sengketa ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Rantauprapat,” ujarnya. (Anshari)

RANTAUPRAPAT (SINDO) – KetuaDPDPujakesumaLabuhanbatu Sudarwanto mengancam akan membekukan DPC Pujakesuma di daerah itu jika mendukung salah satu calon yang bakal bertarung merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,April mendatang.

Dia menegaskan, seluruh pengurus Pujakesuma dilarang mengatasnamakan organisasi tersebut untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. ”Jangan bawabawa nama Pujakesuma dalam mendukung salah satu calon. Jika saya temukan ada yang begitu, saya tak segansegan membekukan DPC tersebut,” ancam Sudarwanto kepada jajaran pengurus Pujakesuma se-Labuhanbatu di sela-sela acara pagelaran wayang kulit di Dusun Suka Bangsa, Desa Simpang Marbau, Kec Na-IX–X, Labuhanbatu, kemarin malam.

Ancaman tersebut tidak hanya sekali disebutkan pria yang juga menjabat Wakil Bupati Labuhanbatu itu. ”Sekali lagi, jangan cobacoba membawa nama organisasi Pujakesuma dalam mendukung Cagubsu. Dan bila terbukti ada yang mengatasnamakan Pujakesuma untuk mendukung salah satu Cagubsu, akan saya bubarkan,” tegasnya.

Hanya, lanjut Sudarwanto, secara pribadi, pengurus Pujakesuma tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Begitu pun, dia mengingatkan bahwa embel-embel jabatan di Pujakesuma tidak boleh diikutkan diikutkan.

”Misalkan si A sebagai Ketua DPC Pujakesuma mendukung salah satu calon,cukup katakan A saja. Jangan ikutkan jabatannya di Pujakesuma itu dalam namanya ketika mendukung calon,” terang Sudarwanto. Sekadar diketahui, terdapat unsur etnis Jawa pada empat di antara lima pasangan Cagubsu-Cawagubsu.

Karena itu, kata dia, Pujakesuma tidak menyebutkan dukungan kepada salah satu calon. ”Silakan mau pilih yang mana. Tapi sekali lagi saya tegaskan, Pujakesuma tak ada mendukung salah satu calon.Sebab,Pujakesuma bukan organisasi politik, melainkan paguyuban,” jelas Sudarwanto.

Dia pun mengingatkan seluruh pengurus, kader, dan keluarga besar Pujakesuma tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Sebab, beda pilihan dalam Pilgubsu adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. (rahmad nur lubis)